WANPRESTASI PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OLEH KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015))

• Main Author: DESY TIYAS WIDATI, S.H., 031414253096
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2017
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/60256/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/60256/2/PRINTILAN%202.compressed.pdf; http://repository.unair.ac.id/60256/
• Institution: Universitas Airlangga

Mudharabah adalah akad kerja sama dengan sistem bagi hasil, dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berperan penting yaitu shahibul maal adalah sebagai pihak yang menyediakan dana dan mudharib adalah sebagai pihak yang mengelola usaha. Kerja sama dalam mudharabah memuat rukun dan syarat perjanjian yang harus dipenuhi secara bersama oleh kedua belah pihak. Akad mudharabah adalah wadah hukum bagi perjanjian syriah. Perjanjian adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Wadah hukum tersebut dapat berwujud sebagai lembaga pembiayaan dan juga koperasi. Pada saat ini telah berkembang dengan pesat lembaga pembiayaan maupun koperasi yang bersifat syariah, dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang salah satu lembaga keuangan syariah, yaitu Baitul Mall wat Tamwil (BMT) dan Modal Ventura berdasarkan prinsip syariah. Rumusn masalah yang akan saya bahas adalah mengenai Hubungan hukum antara. PT. Permodalan BMT Ventura dengan Koperasi BMT Babussalam dalam akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dan Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi BMT pada Akad Mudharabah Muqayyadah. Dengan menggunakan metode penelitian Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (case approach), Statute approach pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lembaga keuangan nonbank syariah. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan pembiayaan mudharabah muqayyadah. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mudharabah dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang di terbitkan Bank Indonesia, dijelaskan beberapa istilah terkait dengan mudharabah : “Mudharabah usaha yang berisiko (risk business) adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul mal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Riduan Syahrani berpendapat bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.