SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA

• Main Author: NAJMA AMIRA ABDULLAH, 031311133202
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2017
• Subjects: HD6350-6940.7 Trade unions. Labor unions. Workers' associations
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/61426/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/61426/2/FH.%20121-17%20Abd%20s.pdf; http://repository.unair.ac.id/61426/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Dalam suatu perusahaan mempunyai unsur berupa perkerjaan, perintah dan upah yang mengakibatkan terjalinnya hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian, terjalinnya hubungan kerja pada perusahaan dapat menghasilkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berhubungan dengan pengusaha dan para pekerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan Peraturan Perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis dan sepihak oleh pimpinan perusahaan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja seperti hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan dan memuat tata tertib perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama merupakan perjanjian yang dibuat dari hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apabila pengusaha atau perusahaan tersebut tidak membuat serta menyediakan Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama, maka akan timbul perselisihan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk mencari penjelasan sistematis mengenai sanksi dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan adanya Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama. Metode yang dipergunakan adalah penelitian Teoritik dan penelitian Doktrinal. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa perusahaan akan diberikan sanksi yang sesuai dan pekerja dapat memperjuangkan adanya Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.