PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Pengertian praperadilan tidak didefinisikan di dalam KUHAP, akan tetapi Pasal 1 angka 10 KUHAP memberikan batasan kewenangan dalam lembaga praperadilan yang dilaksanakan tingkat pengadilan negeri di Indonesia meliputi : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersa...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: KO TRISKIE NARENDRA, S.H., 031514153034
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:English
English
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/61502/1/abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/61502/2/FIX.pdf
http://repository.unair.ac.id/61502/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: English
English
id id-langga.61502
record_format dspace
spelling id-langga.615022017-09-17T18:34:45Z http://repository.unair.ac.id/61502/ PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KO TRISKIE NARENDRA, S.H., 031514153034 K Law Pengertian praperadilan tidak didefinisikan di dalam KUHAP, akan tetapi Pasal 1 angka 10 KUHAP memberikan batasan kewenangan dalam lembaga praperadilan yang dilaksanakan tingkat pengadilan negeri di Indonesia meliputi : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Semenjak diucapkannya dan ditambahkan di dalam Lembaran Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia mengalami perubahan dan penambahan norma kewenangan terutama mengenai kewenangan lembaga Praperadilan atas tindakan Penyidik dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Akan tetapi di dalam praktek hukum Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2016 telah melakukan penambahan norma hukum di dalam Putusan Praperadilan Nomor : 11/PRAPER/ 2016/ PN.SBY dengan menerima kedudukan hukum saksi sebagai Pemohon Praperadilan. Bahwa manfaat penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul di dalam penegakkan hukum, yaitu dengan cara mencari pertimbangan hukum dari Hakim Praperadilan dalam memutuskan perkara Praperadilan yang diajukan oleh saksi atas terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor : Print-86/O.5/FD.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 yang belum ditentukan siapakah Tersangkanya, tentunya perlu dikaji secara ilmiah pertimbangan hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan hukum Hakim praperadilan telah sesuai dengan konseptual praperadilan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga di dalam perkembangan penegakkan hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. 2017-09-18 Thesis NonPeerReviewed text en http://repository.unair.ac.id/61502/1/abstrak.pdf text en http://repository.unair.ac.id/61502/2/FIX.pdf KO TRISKIE NARENDRA, S.H., 031514153034 (2017) PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language English
English
topic K Law
spellingShingle K Law
KO TRISKIE NARENDRA, S.H., 031514153034
PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
description Pengertian praperadilan tidak didefinisikan di dalam KUHAP, akan tetapi Pasal 1 angka 10 KUHAP memberikan batasan kewenangan dalam lembaga praperadilan yang dilaksanakan tingkat pengadilan negeri di Indonesia meliputi : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Semenjak diucapkannya dan ditambahkan di dalam Lembaran Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia mengalami perubahan dan penambahan norma kewenangan terutama mengenai kewenangan lembaga Praperadilan atas tindakan Penyidik dalam menerbitkan Surat Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan. Akan tetapi di dalam praktek hukum Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2016 telah melakukan penambahan norma hukum di dalam Putusan Praperadilan Nomor : 11/PRAPER/ 2016/ PN.SBY dengan menerima kedudukan hukum saksi sebagai Pemohon Praperadilan. Bahwa manfaat penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul di dalam penegakkan hukum, yaitu dengan cara mencari pertimbangan hukum dari Hakim Praperadilan dalam memutuskan perkara Praperadilan yang diajukan oleh saksi atas terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor : Print-86/O.5/FD.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 yang belum ditentukan siapakah Tersangkanya, tentunya perlu dikaji secara ilmiah pertimbangan hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dapat diketahui apakah pertimbangan hukum Hakim praperadilan telah sesuai dengan konseptual praperadilan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga di dalam perkembangan penegakkan hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author KO TRISKIE NARENDRA, S.H., 031514153034
author_facet KO TRISKIE NARENDRA, S.H., 031514153034
author_sort KO TRISKIE NARENDRA, S.H., 031514153034
title PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
title_short PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
title_full PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
title_fullStr PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
title_full_unstemmed PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH SAKSI ATAS TERBITNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
title_sort permohonan praperadilan oleh saksi atas terbitnya surat perintah penyidikan
publishDate 2017
url http://repository.unair.ac.id/61502/1/abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/61502/2/FIX.pdf
http://repository.unair.ac.id/61502/
_version_ 1681148297710927872