SATUAN TUGAS BERSIH PUNGUTAN LIAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SATUAN TUGAS BERSIH PUNGUTAN LIAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis membahas tentang pembentukan Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang apabila dikaitkan kedudukannya dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digun...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	FICARDO ESPINDA GAHATIKTA, 031311133207
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:	Indonesian Indonesian
Published:	2017
Subjects:	K3150 Public law
Online Access:	http://repository.unair.ac.id/64322/1/FH.171.17%20.%20Gah.s%20-%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/64322/2/FH.171.17%20.%20Gah.s%20-%20SEC.pdf http://repository.unair.ac.id/64322/ http://lib.unair.ac.id
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Airlangga
Language:	Indonesian Indonesian

Similar Items

Upaya Terkait Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tersangkanya Mati
by: Fajar Seto Nugroho
Published: (2020)

PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: ACHMAD MU’AS, S.H., 031624153046
Published: (2018)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PARTAI POLITIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: Sutamsis
Published: (2008)

MELAWAN HUKUM KHUSUS/FACET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: SARI MANDIANA, 091070539
Published: (2017)

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PENYULUHAN HUKUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 14/1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
by: Marcellino Rudyanto, SH
Published: (1993)

PENGGUNAAN TROTOAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
by: HILMY AZY NURMANSYAH, 031511133075
Published: (2019)

IUS CONSTITUENDUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI TAHUN 2003
by: ABDUL MANAN, 031214153082
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
by: SURATMAN, 031214153055
Published: (2014)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERLINDUNGAN HAK PESERTA MAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
by: ADJI ASSYAFEI SOLAIMAN, 031614253017
Published: (2018)

Analisis Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan
by: Dini Ika Ruliani
Published: (2020)

Analisa Yuridis Terhadap Peraturan Ketenaganukliran Dalam Rancangan Undang – Undang Energi Baru Dan Terbarukan
by: Adiyatma Yusuf Satoto, '-
Published: (2021)

Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tanggungjawab dan Kedudukan Direksi dan Komisaris Perusahaan :: Studi kasus PT. Bank Mandiri Tbk
by: , FIRDAOZI, Mohammad Iqbal, et al.
Published: (2010)

RATIO LEGIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 4 UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAI DIUBAH UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN
by: ANDHI ARDHANI, 031324153041
Published: (2018)

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: , NENDRA, Bakti, et al.
Published: (2008)

Status majelis pertimbangan pajak (MPP) setelah berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1986 dikaitkan dengan Undang-undang perpajakan NAsional
by: Sri Sulastuti, SH.
Published: (1996)

KETERKAITAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DENGAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN
by: ISETYOWATI ANDAYANI, 099411566M
Published: (1998)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: INE LISTIYANI, 031214253002
Published: (2014)

Analisis Undang-undang No. 4 tahun 2005 tentang investasi dalam negeri dan Undang-undang no 5 tahun 2005 tentang investasi asing di Timor Leste
by: , LOBO. S, Diamantino Da Costa, et al.
Published: (2010)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

KEEFEKTIFAN UNDANG -UNDANG NO.38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
by: RANTI WIRASHINTA, 039714482
Published: (2001)

DINAMIKA PENVUSUNAN UNDANG-UNDANG KORUPSI
by: , T. Gayus Lumbuun
Published: (2011)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1183 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
by: BUDI SANTOSO, 039313668
Published: (2000)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

PELAKSANAAN BANK GARANSI (GUARANTEE BANK) PADA PT CIMB NIAGA Tbk BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
by: , Tri Wahyuni Lestari, SH, et al.
Published: (2011)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

RELEVANSI UNDANG-UNDANG NO. 11 PNPS 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI DENGAN KEBUTUHAN SEKARANG
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

PEMERIKSAAN SECARA IN ABSENTIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
by: TYA GITA PRASTIWI, 031514153066
Published: (2018)

Relevansi Konvensi Kejahatan Penerbangan dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
by: , FIUSER, Hendri, et al.
Published: (2007)

Kewenangan Penyidikan oleh Penuntut Umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
by: Syahrul Arif Hakim, -
Published: (2021)

Tinjauan tentang kawin foto menurut perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , ELLYANA, et al.
Published: (2009)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

PARATE EKSEKUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA
by: GINA, 030810213 N
Published: (2010)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Analbis Undang-Undang Republik lndonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
by: , SUNARYONO, et al.
Published: (2013)

KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PASCA UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
by: Laurent EnricoAditya Wahyu Saputra,S.H, 031414153015
Published: (2018)