SATUAN TUGAS BERSIH PUNGUTAN LIAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Penulis membahas tentang pembentukan Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang apabila dikaitkan kedudukannya dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digun...
Saved in:
Main Author: | FICARDO ESPINDA GAHATIKTA, 031311133207 |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/64322/1/FH.171.17%20.%20Gah.s%20-%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/64322/2/FH.171.17%20.%20Gah.s%20-%20SEC.pdf http://repository.unair.ac.id/64322/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
Similar Items
-
Upaya Terkait Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tersangkanya Mati
by: Fajar Seto Nugroho
Published: (2020) -
PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: ACHMAD MU’AS, S.H., 031624153046
Published: (2018) -
KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019) -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PARTAI POLITIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: Sutamsis
Published: (2008) -
MELAWAN HUKUM KHUSUS/FACET DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PASAL 2 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: SARI MANDIANA, 091070539
Published: (2017)