DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Penelitian berjudul dualisme penanganan kasus perkawinan beda agama di indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apa ratio decidendi penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatat Perkawinan berdasarkan beda agama dan Apa akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dic...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: AINE ATALIA NEGO, A.Md., S.H., M.H., 031414253099
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:English
English
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/65994/1/abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/65994/2/TESIS.pdf
http://repository.unair.ac.id/65994/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: English
English
id id-langga.65994
record_format dspace
spelling id-langga.659942017-11-06T22:37:57Z http://repository.unair.ac.id/65994/ DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA AINE ATALIA NEGO, A.Md., S.H., M.H., 031414253099 K Law Penelitian berjudul dualisme penanganan kasus perkawinan beda agama di indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apa ratio decidendi penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatat Perkawinan berdasarkan beda agama dan Apa akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Ratio decidendi penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatat Perkawinan berdasarkan beda agama, adalah hak asasi, maksudnya setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hak setiap warga negara, dan dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 2 beserta penjelasannya dan Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan ini memang harus dipatuji, mengingat hak seseorang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (Indonesia sebagai negara hukum), sedangkan maksud dari pencatatan perkawinan didasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah pemenuhan syarat administrasi dalam perkawinan. Oleh karena itu jika perkawinan telah dicatatkan, padahal perkawinan tersebut belum dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan, agar perkawinan tersebut sah, maka Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak berakibat sahnya perkawinan besa agama. Akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, bahwa perkawinan didasarkan penetapan mempunyai akibat sebagaimana pencatatan kelahiran anak, kematian dan sebagainya, namun tidak berakibat atas sahnya perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tidak membawa akibat sahnya perkawinan, menjadikan penetapan tersebut tidak membawa akibat atas sahnya perkawinan 2017-11-07 Thesis NonPeerReviewed text en http://repository.unair.ac.id/65994/1/abstrak.pdf text en http://repository.unair.ac.id/65994/2/TESIS.pdf AINE ATALIA NEGO, A.Md., S.H., M.H., 031414253099 (2017) DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language English
English
topic K Law
spellingShingle K Law
AINE ATALIA NEGO, A.Md., S.H., M.H., 031414253099
DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
description Penelitian berjudul dualisme penanganan kasus perkawinan beda agama di indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apa ratio decidendi penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatat Perkawinan berdasarkan beda agama dan Apa akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Ratio decidendi penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatat Perkawinan berdasarkan beda agama, adalah hak asasi, maksudnya setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hak setiap warga negara, dan dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 2 beserta penjelasannya dan Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan ini memang harus dipatuji, mengingat hak seseorang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (Indonesia sebagai negara hukum), sedangkan maksud dari pencatatan perkawinan didasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah pemenuhan syarat administrasi dalam perkawinan. Oleh karena itu jika perkawinan telah dicatatkan, padahal perkawinan tersebut belum dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan, agar perkawinan tersebut sah, maka Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak berakibat sahnya perkawinan besa agama. Akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, bahwa perkawinan didasarkan penetapan mempunyai akibat sebagaimana pencatatan kelahiran anak, kematian dan sebagainya, namun tidak berakibat atas sahnya perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tidak membawa akibat sahnya perkawinan, menjadikan penetapan tersebut tidak membawa akibat atas sahnya perkawinan
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author AINE ATALIA NEGO, A.Md., S.H., M.H., 031414253099
author_facet AINE ATALIA NEGO, A.Md., S.H., M.H., 031414253099
author_sort AINE ATALIA NEGO, A.Md., S.H., M.H., 031414253099
title DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
title_short DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
title_full DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
title_fullStr DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
title_full_unstemmed DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
title_sort dualisme penanganan kasus perkawinan beda agama di indonesia
publishDate 2017
url http://repository.unair.ac.id/65994/1/abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/65994/2/TESIS.pdf
http://repository.unair.ac.id/65994/
_version_ 1681149024412893184