DUALISME PENANGANAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

• Main Author: AINE ATALIA NEGO, A.Md., S.H., M.H., 031414253099
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2017
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/65994/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/65994/2/TESIS.pdf; http://repository.unair.ac.id/65994/
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian berjudul dualisme penanganan kasus perkawinan beda agama di indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apa ratio decidendi penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatat Perkawinan berdasarkan beda agama dan Apa akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Ratio decidendi penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kantor Pencatat Perkawinan berdasarkan beda agama, adalah hak asasi, maksudnya setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hak setiap warga negara, dan dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 2 beserta penjelasannya dan Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan ini memang harus dipatuji, mengingat hak seseorang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (Indonesia sebagai negara hukum), sedangkan maksud dari pencatatan perkawinan didasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah pemenuhan syarat administrasi dalam perkawinan. Oleh karena itu jika perkawinan telah dicatatkan, padahal perkawinan tersebut belum dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan, agar perkawinan tersebut sah, maka Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak berakibat sahnya perkawinan besa agama. Akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, bahwa perkawinan didasarkan penetapan mempunyai akibat sebagaimana pencatatan kelahiran anak, kematian dan sebagainya, namun tidak berakibat atas sahnya perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tidak membawa akibat sahnya perkawinan, menjadikan penetapan tersebut tidak membawa akibat atas sahnya perkawinan