PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA

PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA

Keberadaan sistem perbankan dalam pembangunan ekonomi mempunyai fungsi yang fundamental dan menentukan ketahanan ekonomi suatu negara. Industri perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan melalui pembatasan kegiatan usaha bank asing. Pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip the right...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: ALIFIA CAHYA MARETA, 031411131171
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:English
English
Published: 2018
Subjects:
K Law
Online Access:http://repository.unair.ac.id/69583/1/abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/69583/2/full%20text.pdf
http://repository.unair.ac.id/69583/
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: English
English
id id-langga.69583
record_format dspace
spelling id-langga.695832018-02-08T22:48:20Z http://repository.unair.ac.id/69583/ PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA ALIFIA CAHYA MARETA, 031411131171 K Law Keberadaan sistem perbankan dalam pembangunan ekonomi mempunyai fungsi yang fundamental dan menentukan ketahanan ekonomi suatu negara. Industri perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan melalui pembatasan kegiatan usaha bank asing. Pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip the right of the state to regulate yang dimiliki oleh negara untuk mengatur bidang perbankan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pembatasan dan persyaratan bagi bank asing, seperti pengaturan terkait struktur kepemilikan saham dan pembatasan kegiatan usaha melalui Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan bank asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai lender of last resort untuk mencegah dampak sistemik dan efek domino dari jatuhnya institusi perbankan yang dapat menimbulkan konsekuensi lintas batas, terutama bank yang memiliki label too big to fail. Kebijakan lender of last resort juga ditujukan pada bank asing sebagai wujud dari prinsip non-discrimination dan national treatment. Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan harus mampu menciptakan cross-border bank yang kuat dalam rangka menjaga stabilitas bank antar yurisdiksi sehingga tidak merugikan stabilitas perbankan nasional 2018-02-09 Thesis NonPeerReviewed text en http://repository.unair.ac.id/69583/1/abstrak.pdf text en http://repository.unair.ac.id/69583/2/full%20text.pdf ALIFIA CAHYA MARETA, 031411131171 (2018) PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language English
English
topic K Law
spellingShingle K Law
ALIFIA CAHYA MARETA, 031411131171
PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA
description Keberadaan sistem perbankan dalam pembangunan ekonomi mempunyai fungsi yang fundamental dan menentukan ketahanan ekonomi suatu negara. Industri perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan melalui pembatasan kegiatan usaha bank asing. Pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip the right of the state to regulate yang dimiliki oleh negara untuk mengatur bidang perbankan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pembatasan dan persyaratan bagi bank asing, seperti pengaturan terkait struktur kepemilikan saham dan pembatasan kegiatan usaha melalui Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan bank asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai lender of last resort untuk mencegah dampak sistemik dan efek domino dari jatuhnya institusi perbankan yang dapat menimbulkan konsekuensi lintas batas, terutama bank yang memiliki label too big to fail. Kebijakan lender of last resort juga ditujukan pada bank asing sebagai wujud dari prinsip non-discrimination dan national treatment. Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan harus mampu menciptakan cross-border bank yang kuat dalam rangka menjaga stabilitas bank antar yurisdiksi sehingga tidak merugikan stabilitas perbankan nasional
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author ALIFIA CAHYA MARETA, 031411131171
author_facet ALIFIA CAHYA MARETA, 031411131171
author_sort ALIFIA CAHYA MARETA, 031411131171
title PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA
title_short PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA
title_full PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA
title_fullStr PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA
title_full_unstemmed PRINSIP THE RIGHT OF THE STATE TO REGULATE SEBAGAI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BANK ASING DI INDONESIA
title_sort prinsip the right of the state to regulate sebagai pembatasan kegiatan usaha bank asing di indonesia
publishDate 2018
url http://repository.unair.ac.id/69583/1/abstrak.pdf
http://repository.unair.ac.id/69583/2/full%20text.pdf
http://repository.unair.ac.id/69583/
_version_ 1681149610053074944

Similar Items