PERLINDUNGAN BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA MELALUI PENCATATAN DALAM SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU

• Main Author: Retnani Amurwaningsih, 031411131169
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2018
• Subjects: KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/69661/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/69661/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/69661/
• Institution: Universitas Airlangga

Banyak budaya tradisional Indonesia yang dipublikasikan, namun minim perlindungan, sehingga sering diklaim oleh pihak asing. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan kemudian mencetuskan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai database kebudayaan. Skripsi ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan kebudayaan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, kelembagaan dalam pencatatan pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, dan kelembagaan dalam pemberian izin pemanfaatan budaya tradisional Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang masih baru diundangkan di Indonesia, khususnya pada Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai bentuk perlindungan kebudayaan. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dapat menjadi alat defensive protection apabila budaya tradisional Indonesia diklaim oleh pihak asing. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu merupakan acuan dalam pemajuan kebudayaan, termasuk didalamnya pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan pemberian Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan oleh Kemendikbud selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat.