TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG PAJAK DALAM PENYANDERAAN (GIJZELING

• Main Author: JULIUS SUJIANTO, S.H., 031524253025
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English
• Published: 2018
• Subjects: KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/69864/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/69864/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/69864/
• Institution: Universitas Airlangga

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sehingga, setiap orang atau badan yang disebut wajib pajak memiliki utang pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Apabila utang pajak tidak dibayar maka dapat dilakukan tindakan penyanderaan. Penyanderaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Permasalahan yang akan dibahas adalah kedudukan penanggung pajak dalam sistem perpajakan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi upaya penyanderaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggung pajak yang merupakan wakil wajib pajak berkedudukan sebagai wakil wajib pajak dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Pihak- Pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi upaya penyanderaan adalah wajib pajak. Dalam hal wajib pajak merupakan anak dibawah umur yang bertanggung jawab adalah wali. Orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab adalah pengampunya. Badan yang bertanggung jawab adalah pengurus. Badan yang dinyatakan pailit yang bertanggung jawab kurator. Badan dalam pembubaran yang bertanggung jawab adalah orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. Badan dalam likuidasi yang bertanggung jawab adalah likuidator