PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)
1. Tax Amnesty menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum ataupun kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib Pajak. 2. PT....
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/74121/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/74121/2/FV%20P%2033-18%20Zai%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/74121/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Summary: | 1. Tax Amnesty menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum ataupun
kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada semakin efektifnya
pengawasan dan semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib
Pajak.
2. PT. PS harus mengungkapkan harta bersih secara keseluruhan dan sebenarbenarnya.
Setelah itu PT. PS bisa menentukan tarif uang tebusan yang
dikenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 10.
3. Jika PT. PS melewatkan fasilitas Tax Amnesty, maka PT. PS akan
menghadapi sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari Pajak
Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar apabila dikemudian hari
ditemukan harta baru yang belum dilaporkan didalam Surat Pernyataan. |
|---|