PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)

1. Tax Amnesty menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum ataupun kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib Pajak. 2. PT....

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	MUHAMMAD ZAINUDDIN, 151510713059
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:	Indonesian Indonesian
Published:	2018
Subjects:	HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
Online Access:	http://repository.unair.ac.id/74121/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/74121/2/FV%20P%2033-18%20Zai%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/74121/ http://lib.unair.ac.id
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Airlangga
Language:	Indonesian Indonesian

id	id-langga.74121
record_format	dspace
spelling	id-langga.741212018-09-27T09:38:44Z http://repository.unair.ac.id/74121/ PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS) MUHAMMAD ZAINUDDIN, 151510713059 HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue 1. Tax Amnesty menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum ataupun kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib Pajak. 2. PT. PS harus mengungkapkan harta bersih secara keseluruhan dan sebenarbenarnya. Setelah itu PT. PS bisa menentukan tarif uang tebusan yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 10. 3. Jika PT. PS melewatkan fasilitas Tax Amnesty, maka PT. PS akan menghadapi sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar apabila dikemudian hari ditemukan harta baru yang belum dilaporkan didalam Surat Pernyataan. 2018 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/74121/1/ABSTRAK.pdf text id http://repository.unair.ac.id/74121/2/FV%20P%2033-18%20Zai%20p.pdf MUHAMMAD ZAINUDDIN, 151510713059 (2018) PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS). Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id
institution	Universitas Airlangga
building	Universitas Airlangga Library
country	Indonesia
collection	UNAIR Repository
language	Indonesian Indonesian
topic	HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
spellingShingle	HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue MUHAMMAD ZAINUDDIN, 151510713059 PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)
description	1. Tax Amnesty menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum ataupun kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi tentang daftar kekayaan Wajib Pajak. 2. PT. PS harus mengungkapkan harta bersih secara keseluruhan dan sebenarbenarnya. Setelah itu PT. PS bisa menentukan tarif uang tebusan yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 10. 3. Jika PT. PS melewatkan fasilitas Tax Amnesty, maka PT. PS akan menghadapi sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar apabila dikemudian hari ditemukan harta baru yang belum dilaporkan didalam Surat Pernyataan.
format	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
author	MUHAMMAD ZAINUDDIN, 151510713059
author_facet	MUHAMMAD ZAINUDDIN, 151510713059
author_sort	MUHAMMAD ZAINUDDIN, 151510713059
title	PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)
title_short	PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)
title_full	PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)
title_fullStr	PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)
title_full_unstemmed	PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)
title_sort	penerapan peraturan menteri keuangan nomor 141/pmk.03/2016 tentang pelaporan harta pada tax amnesty bagi wajib pajak umkm (studi kasus pada pt. ps)
publishDate	2018
url	http://repository.unair.ac.id/74121/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/74121/2/FV%20P%2033-18%20Zai%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/74121/ http://lib.unair.ac.id
_version_	1681150253123764224

PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG PELAPORAN HARTA PADA TAX AMNESTY BAGI WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA PT. PS)

Similar Items