PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH DALAM PERUSAHAAN ASING DALAM MASA PENANGGUHAN TERHADAP PEMBERLAKUAN UMK
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279), Pasal 1 Angka ,Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang berisi syarat-syarat kerja, hak...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/74127/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/74127/2/FH%20149-18%20Par%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/74127/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Summary: | Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjan, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4279), Pasal 1 Angka ,Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang berisi syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam pembuatan kesepakatan ini, harus
didasari dengan kesepakatan oleh kedua pihak yang telah mampu atau cakap
berbuat hukum, ada yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak
bertentangan dengan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 UU
Ketenagakerjaan. Mengenai bentuk perjanjiannya, dapat dilakukan secara tertulis
maupun tidak terulis,terdapat kelebihan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan
dengan tertulis, dapat merinci secara jelas apa saja poin kesepakatan kedua belah
pihak dan dapat dijadikan alat bukti atau acuan dalam penyeleaian apabila terjadi
sengketa hubungan kerja para pihak. |
|---|