PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH DALAM PERUSAHAAN ASING DALAM MASA PENANGGUHAN TERHADAP PEMBERLAKUAN UMK

• Main Author: EKA PRANANDA AZIZ PARENSA, 031211133058
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: K1701-1841 Labor law; K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/74127/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/74127/2/FH%20149-18%20Par%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/74127/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjan, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279), Pasal 1 Angka ,Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang berisi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam pembuatan kesepakatan ini, harus didasari dengan kesepakatan oleh kedua pihak yang telah mampu atau cakap berbuat hukum, ada yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan. Mengenai bentuk perjanjiannya, dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak terulis,terdapat kelebihan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan dengan tertulis, dapat merinci secara jelas apa saja poin kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dijadikan alat bukti atau acuan dalam penyeleaian apabila terjadi sengketa hubungan kerja para pihak.