PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL

• Main Author: INDIRA IBRAHIM, S.H., 031324253060
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: K1000-1395 Commercial law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/76130/1/abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/76130/2/full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/76130/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan amanat "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Konsepsi "dikuasai oleh negara" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD l945 tersebut, telah ditafsirkan oleh Mahkamah konstitusi1, yang merumuskan bahwa penguasaan negara tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan. Dinyatakan bahwa: pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara”. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penerimaan Prinsip Sovereignty Over Natural Resources pada peraturan perundangan-undangan dibidang Pertambangan Mineral di Indonesia dan Pengaturan Prinsip Sovereignty Over Natural Resources pada Kontrak Karya Pertambangan Mineral. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian memperoleh jawaban bahwa Hukum Kanonik dan UU Perkawinan mempunyai persamaan dan perbedaan dalam mengatur pembatalan perkawinan, mengenai akibat hukum pembatalan pada Hukum Kanonik hanya mengatur terhadap suami isteri, sedangkan pada UU Perkawinan mengatur terhadap suami isteri, anak, dan harta benda perkawinan