PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan amanat "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Konsepsi "dikuasai oleh negara" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD l945 t...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | English Indonesian |
Published: |
2018
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/76130/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/76130/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/76130/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | English Indonesian |
id |
id-langga.76130 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.761302018-12-04T13:19:59Z http://repository.unair.ac.id/76130/ PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL INDIRA IBRAHIM, S.H., 031324253060 K1000-1395 Commercial law Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan amanat "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Konsepsi "dikuasai oleh negara" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD l945 tersebut, telah ditafsirkan oleh Mahkamah konstitusi1, yang merumuskan bahwa penguasaan negara tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan. Dinyatakan bahwa: pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara”. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penerimaan Prinsip Sovereignty Over Natural Resources pada peraturan perundangan-undangan dibidang Pertambangan Mineral di Indonesia dan Pengaturan Prinsip Sovereignty Over Natural Resources pada Kontrak Karya Pertambangan Mineral. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian memperoleh jawaban bahwa Hukum Kanonik dan UU Perkawinan mempunyai persamaan dan perbedaan dalam mengatur pembatalan perkawinan, mengenai akibat hukum pembatalan pada Hukum Kanonik hanya mengatur terhadap suami isteri, sedangkan pada UU Perkawinan mengatur terhadap suami isteri, anak, dan harta benda perkawinan 2018-12-04 Thesis NonPeerReviewed text en http://repository.unair.ac.id/76130/1/abstrak.pdf text id http://repository.unair.ac.id/76130/2/full%20text.pdf INDIRA IBRAHIM, S.H., 031324253060 (2018) PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL. Thesis thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
English Indonesian |
topic |
K1000-1395 Commercial law |
spellingShingle |
K1000-1395 Commercial law INDIRA IBRAHIM, S.H., 031324253060 PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL |
description |
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan amanat "Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Konsepsi "dikuasai oleh
negara" sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD l945 tersebut, telah
ditafsirkan oleh Mahkamah konstitusi1, yang merumuskan bahwa penguasaan
negara tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan. Dinyatakan
bahwa: pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung
pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi
hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum
publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD
1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi
ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai
sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan
bernegara”. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penerimaan Prinsip Sovereignty
Over Natural Resources pada peraturan perundangan-undangan dibidang
Pertambangan Mineral di Indonesia dan Pengaturan Prinsip Sovereignty Over
Natural Resources pada Kontrak Karya Pertambangan Mineral. Tipe penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan
(Statue Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan
pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian memperoleh
jawaban bahwa Hukum Kanonik dan UU Perkawinan mempunyai persamaan dan
perbedaan dalam mengatur pembatalan perkawinan, mengenai akibat hukum
pembatalan pada Hukum Kanonik hanya mengatur terhadap suami isteri,
sedangkan pada UU Perkawinan mengatur terhadap suami isteri, anak, dan harta
benda perkawinan |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
INDIRA IBRAHIM, S.H., 031324253060 |
author_facet |
INDIRA IBRAHIM, S.H., 031324253060 |
author_sort |
INDIRA IBRAHIM, S.H., 031324253060 |
title |
PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL |
title_short |
PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL |
title_full |
PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL |
title_fullStr |
PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL |
title_full_unstemmed |
PRINSIP SOVEREIGNTY OVER NATURALRESOUERCES DI INDONESIA PADA INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL |
title_sort |
prinsip sovereignty over naturalresouerces di indonesia pada investasi di bidang pertambangan mineral |
publishDate |
2018 |
url |
http://repository.unair.ac.id/76130/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/76130/2/full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/76130/ http://lib.unair.ac.id |
_version_ |
1681150554999357440 |