EVALUASI PROSES PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KPU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (Suatu Studi Tentang Perencanaan Program dan Anggaran Berdasarkan Perspektif Parameter Pemilu Demokratik)

• Main Author: KIKI RIZKI FITRIANTY, 071614453028
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: AZ191-193 Evaluation; JQ Political institutions Asia
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/79858/1/ABSTRAK_TP.21%2018%20Fit%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/79858/2/FULLTEXT_TP.21%2018%20Fit%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/79858/3/JURNAL_TP.21%2018%20Fit%20e.pdf; http://repository.unair.ac.id/79858/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Proses perencanaan dan penyusunan anggaran pemilu merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Pemilu. Untuk dapat menciptakan proses perencanaan dan penyusunan yang efektif dan efisien, maka penyusunannya harus mengadopsi dari Rencan Strategis yang telah disusun untuk lima tahun kedepan. Penelitian ini melihat bagaimana proses perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Apa yang menjadi faktor sehingga perencanaan dan penyusunan anggaran ini tidak ideal. Penyusun melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Sedangkan data sekunder yaitu data dari dokumendokumen pada proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana proses perencanaan anggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab tidak idealnya proses perencanaan ini adalah banyaknya revisi atau perubahan anggaran dikarenakan adanya perbedaan anggaran yang diusulkan dengan yang diterima dalam DIPA KPU. Dan juga kurangnya keterlibatan KPU daerah dalam penyusunan perencanaan anggaran. Untuk mencegah itu semua diharapkan KPU RI sebagai kantor induk dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota lebih dapat melibatkan KPU daerah dalam penyusunan anggaran karena KPU daerah yang paling tahu kondisi dilapangan.