KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA

• Main Author: MOCHAMAD FANDI PRAKOSO, 031311133054
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2018
• Subjects: K100-103 Legal education; K4740-4760 Military criminal law and procedure
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/80750/1/FH.%20144-19%20Pra%20k%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/80750/2/FH.%20144-19%20Pra%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/80750/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan adanya konsep Dwi Fungsi POLRI. Berkaitan dengan adanya kebijakan yang lahir pada awal tahun 2018 bahwa Menteri Dalam Negeri melahirkan peran Dwi Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun seiring berjalannya waktu, adanya konsep Dwi Fungsi POLRI ini justru dianggap sebagai sebuah senjata yang berpotensi mematikan segala kehidupan demokratis di Indonesia. Berkaitan dengan fungsi POLRI yang memiliki peran dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. Mengingat hal tersebut POLRI memiliki sebuah fungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia, namun dengan konsep Dwi Fungsi POLRI ini membuat POLRI juga harus memainkan fungsinya di lingkup pemerintahan. Oleh karenanya, disini peran POLRI sangat penting karena adanya dua fungsi ini nantinya akan membuat fungsi dari POLRI tersebut menjadi tumpang tindih yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan pada sistem pemerintahan juga. Perlu adanya sebuah Kajian Hukum Atas Peran Dwi Fungsi POLRI Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah Di Indonesia agar POLRI dapat menjalankan fungsinya di bidang nya masing-masing.