KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA
Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan adanya konsep Dwi Fungsi POLRI. Berkaitan dengan adanya kebijakan yang lahir pada awal tahun 2018 bahwa Menteri Dalam Negeri melahirkan peran Dwi Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun seiring berjalannya waktu, adanya konsep Dwi Fungsi P...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2018
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/80750/1/FH.%20144-19%20Pra%20k%20Abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/80750/2/FH.%20144-19%20Pra%20k.pdf http://repository.unair.ac.id/80750/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
id |
id-langga.80750 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.807502019-03-05T04:48:16Z http://repository.unair.ac.id/80750/ KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA MOCHAMAD FANDI PRAKOSO, 031311133054 K100-103 Legal education K4740-4760 Military criminal law and procedure Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan adanya konsep Dwi Fungsi POLRI. Berkaitan dengan adanya kebijakan yang lahir pada awal tahun 2018 bahwa Menteri Dalam Negeri melahirkan peran Dwi Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun seiring berjalannya waktu, adanya konsep Dwi Fungsi POLRI ini justru dianggap sebagai sebuah senjata yang berpotensi mematikan segala kehidupan demokratis di Indonesia. Berkaitan dengan fungsi POLRI yang memiliki peran dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. Mengingat hal tersebut POLRI memiliki sebuah fungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia, namun dengan konsep Dwi Fungsi POLRI ini membuat POLRI juga harus memainkan fungsinya di lingkup pemerintahan. Oleh karenanya, disini peran POLRI sangat penting karena adanya dua fungsi ini nantinya akan membuat fungsi dari POLRI tersebut menjadi tumpang tindih yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan pada sistem pemerintahan juga. Perlu adanya sebuah Kajian Hukum Atas Peran Dwi Fungsi POLRI Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah Di Indonesia agar POLRI dapat menjalankan fungsinya di bidang nya masing-masing. 2018 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/80750/1/FH.%20144-19%20Pra%20k%20Abstrak.pdf text id http://repository.unair.ac.id/80750/2/FH.%20144-19%20Pra%20k.pdf MOCHAMAD FANDI PRAKOSO, 031311133054 (2018) KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
Indonesian Indonesian |
topic |
K100-103 Legal education K4740-4760 Military criminal law and procedure |
spellingShingle |
K100-103 Legal education K4740-4760 Military criminal law and procedure MOCHAMAD FANDI PRAKOSO, 031311133054 KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA |
description |
Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan adanya konsep Dwi Fungsi POLRI. Berkaitan dengan adanya kebijakan yang lahir pada awal tahun 2018 bahwa Menteri Dalam Negeri melahirkan peran Dwi Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun seiring berjalannya waktu, adanya konsep Dwi Fungsi POLRI ini justru dianggap sebagai sebuah senjata yang berpotensi mematikan segala kehidupan demokratis di Indonesia. Berkaitan dengan fungsi POLRI yang memiliki peran dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. Mengingat hal tersebut POLRI memiliki sebuah fungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia, namun dengan konsep Dwi Fungsi POLRI ini membuat POLRI juga harus memainkan fungsinya di lingkup pemerintahan. Oleh karenanya, disini peran POLRI sangat penting karena adanya dua fungsi ini nantinya akan membuat fungsi dari POLRI tersebut menjadi tumpang tindih yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan pada sistem pemerintahan juga. Perlu adanya sebuah Kajian Hukum Atas Peran Dwi Fungsi POLRI Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah Di Indonesia agar POLRI dapat menjalankan fungsinya di bidang nya masing-masing. |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
MOCHAMAD FANDI PRAKOSO, 031311133054 |
author_facet |
MOCHAMAD FANDI PRAKOSO, 031311133054 |
author_sort |
MOCHAMAD FANDI PRAKOSO, 031311133054 |
title |
KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA |
title_short |
KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA |
title_full |
KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA |
title_fullStr |
KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA |
title_full_unstemmed |
KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DWI FUNGSI POLRI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA |
title_sort |
kajian hukum atas peran dwi fungsi polri sebagai pelaksana tugas kepala daerah di indonesia |
publishDate |
2018 |
url |
http://repository.unair.ac.id/80750/1/FH.%20144-19%20Pra%20k%20Abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/80750/2/FH.%20144-19%20Pra%20k.pdf http://repository.unair.ac.id/80750/ http://lib.unair.ac.id |
_version_ |
1681151321561890816 |