HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
Perselisihan hubungan industrial merupakan sengketa hukum biasa antara pekerja / buruh dengan pengusaha. Sengketa ini memiliki watak privat dan telag ada prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan tersbut. Penyelesaian perselisishan hubungan industrial bukanlah termasuk tugas DPRD. Seba...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2004
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/87446/1/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/87446/2/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20FULLTEXT.pdf http://repository.unair.ac.id/87446/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
id |
id-langga.87446 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.874462019-09-24T08:02:58Z http://repository.unair.ac.id/87446/ HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 SUDARSONO, 0901100931MH K3150 Public law K3289-3367 Organs of government Perselisihan hubungan industrial merupakan sengketa hukum biasa antara pekerja / buruh dengan pengusaha. Sengketa ini memiliki watak privat dan telag ada prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan tersbut. Penyelesaian perselisishan hubungan industrial bukanlah termasuk tugas DPRD. Sebagai sengketa biasa yang berwatak privat, perselisihan hubungan industrial tidaklah termasuk konsep kepentingan umum. Dengan demikian DPRD tidak berhak meminta keterangan para pihak yang berselisih, karena perselisihan hubungan industrial bukanlah termasuk tuga DPRB dan konsep kepentingan umum. 2004 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/87446/1/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20ABSTRAK.pdf text id http://repository.unair.ac.id/87446/2/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20FULLTEXT.pdf SUDARSONO, 0901100931MH (2004) HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999. Thesis thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
Indonesian Indonesian |
topic |
K3150 Public law K3289-3367 Organs of government |
spellingShingle |
K3150 Public law K3289-3367 Organs of government SUDARSONO, 0901100931MH HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 |
description |
Perselisihan hubungan industrial merupakan sengketa hukum biasa antara pekerja / buruh dengan pengusaha. Sengketa ini memiliki watak privat dan telag ada prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan tersbut. Penyelesaian perselisishan hubungan industrial bukanlah termasuk tugas DPRD. Sebagai sengketa biasa yang berwatak privat, perselisihan hubungan industrial tidaklah termasuk konsep kepentingan umum. Dengan demikian DPRD tidak berhak meminta keterangan para pihak yang berselisih, karena perselisihan hubungan industrial bukanlah termasuk tuga DPRB dan konsep kepentingan umum. |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
SUDARSONO, 0901100931MH |
author_facet |
SUDARSONO, 0901100931MH |
author_sort |
SUDARSONO, 0901100931MH |
title |
HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 |
title_short |
HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 |
title_full |
HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 |
title_fullStr |
HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 |
title_full_unstemmed |
HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 |
title_sort |
hak dprd meminta keterangan pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat dalam kasus perselisihan hubungan industrial, penyediaan sarana olah raga dan kasus-kasus peradilan berdasarkan ketentuan pasal 20 undang-undang nomor 22 tahun 1999 |
publishDate |
2004 |
url |
http://repository.unair.ac.id/87446/1/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/87446/2/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20FULLTEXT.pdf http://repository.unair.ac.id/87446/ http://lib.unair.ac.id |
_version_ |
1681152335579971584 |