HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

HAK DPRD MEMINTA KETERANGAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH ATAU WARGA MASYARAKAT DALAM KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYEDIAAN SARANA OLAH RAGA DAN KASUS-KASUS PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

Perselisihan hubungan industrial merupakan sengketa hukum biasa antara pekerja / buruh dengan pengusaha. Sengketa ini memiliki watak privat dan telag ada prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan tersbut. Penyelesaian perselisishan hubungan industrial bukanlah termasuk tugas DPRD. Seba...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: SUDARSONO, 0901100931MH
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2004
Subjects:
K3150 Public law
K3289-3367 Organs of government
Online Access:http://repository.unair.ac.id/87446/1/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20ABSTRAK.pdf
http://repository.unair.ac.id/87446/2/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20FULLTEXT.pdf
http://repository.unair.ac.id/87446/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian

Internet

http://repository.unair.ac.id/87446/1/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20ABSTRAK.pdf
http://repository.unair.ac.id/87446/2/THP%2006-05%20SUD%20H%202004%20-%20FULLTEXT.pdf
http://repository.unair.ac.id/87446/
http://lib.unair.ac.id

Similar Items