PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA PROGRAM TAX SURVEILLANCE PAJAK RESTORAN DI KOTA SURABAYA

• Main Author: YUDA MULYA PRANATA, 071511133061
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English; English; English; Indonesian
• Published: 2019
• Subjects: HG8111-8123 Government policy. State supervision
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/89742/1/Fis.%20AN.%2056-19%20Pra%20p%20abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/89742/2/Fis.%20AN.%2056-19%20Pra%20p%20daftar%20isi.pdf; http://repository.unair.ac.id/89742/3/Fis.%20AN.%2056-19%20Pra%20p%20daftar%20pustaka.pdf; http://repository.unair.ac.id/89742/5/Fis.%20AN.%2056-19%20Pra%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/89742/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-government beserta faktor-faktor penghambatnya dalam pemungutan pajak daerah pada program tax surveillance pajak restoran di Kota Surabaya. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah terdapat kesenjangan antara objek pajak restoran terdaftar dengan wajib pajak restoran yang menggunakan layanan tax surveillance pajak restoran agar dapat menjamin kepastian pendapatan dan mengurangi kebocoran pajak daerah khususnya pajak restoran di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penerapan e-government Indrajit (2002) dan egovernment project failure factors dari Anthopoulos et. al. (2015) dengan instrumen ICT and system development process. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam pemungutan pajak daerah pada program tax surveillance pajak restoran apabila ditinjau dari perspektif penerapan e-government tidak berjalan dengan optimal dan terdapat hambatan-hambatan di dalamnya. Hambatan dalam penelitian ini berdasarkan faktor penyebab kegagalan ICT and system development process dari Brown (2001) yang menghambat penerapan egovernment adalah penggunaan sistem IT yang tidak bisa dilakukan oleh wajib pajak perseorangan karena masih menggunakan sistem manual (cash register), kegagalan manajemen dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, dan proses sosialisasi kepada wajib pajak restoran yang kurang persuasif dan efektif.