Pemberhentian Kepala Daerah Yang Terkena Perkara Korupsi Pasca Pemenangan Pemilukada
Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang - Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya sendiri yang berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian lebih lanjut pemerintahan daerah harus mengatur dan...
Saved in:
Similar Items
-
INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM FUNGSI PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
by: DIMAS DWI PRASETYO, 031311133140
Published: (2017) -
KELEMBAGAAN RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
by: ARIE ARDIANSYAH, 031211131072
Published: (2017) -
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
by: ABDUL HALIM SHAHAB, 031170139
Published: (2018) -
PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH DI ATAS TANAH NEGARA
by: I.G.A. SRI IRYANI, 030010024N
Published: (2002) -
Legal Aspects of the Regional Integration Processes in the Post-Soviet Area
Published: (2017)