DASAR PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM HAL PERBUATAN TERCELA

• Main Author: OCTORA PERMATA SARI
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; English; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; English
• Published: 2020
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/98495/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/8/2.%20ABSTRAK%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/7/3.%20DAFTAR%20ISI%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/2/4.%20BAB%201%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/3/5.%20BAB%202%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/4/6.%20BAB%203%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/5/7.%20BAB%204%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/6/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/17/2.%20ABSTRAK%20.pdf; http://repository.unair.ac.id/98495/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Mengenai ruang lingkup "Perbuatan Tercela" dalam konteks atau sudut pandang pemakzulan atau pemecatan dari jabatan adalah tindakan yang tidak bermoral atau melanggar norma-norma etis kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dalam masa jabatannya dan dianggap menurunkan martabat sebagai pejabat. sebuah negara dalam hal ini Presiden atau Wakil Presiden dan tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik. Diharapkan bahwa di masa depan proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia harus berorientasi pada pemakzulan di Amerika Serikat, di mana keputusan yang dikeluarkan dalam sesi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dapat segera menjadi dasar dan dasar hukum bagi apakah Presiden atau Wakil Presiden yang masih menjabat telah melayani atau belum.