HARMONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGAWASAN PREVENTIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang isinya mencabut kewenangan Gubernur membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. D...
Saved in:
Similar Items
-
PEMBENTUKAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016
by: RIZA NOVANDRA, 031624153027
Published: (2018) -
Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015
by: MULYADI
Published: (2020) -
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Guru
by: , SEPTERIA, Roulina S, et al.
Published: (2009) -
KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
by: LIOFANY JUNIATA ANGELA ADHIMULYA, 031514253047
Published: (2019) -
TIDAK DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN
by: IMAMAL MUTTAQIN, 031411131049
Published: (2018)