KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP
PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN

The study was conducted to determine 1) the procedures and mechanisms for resolving State-Owned bad receivables prior to the enactment of Government Regulation No. 33 of 2006, 2) to state action in completing the breakdown of self receivables based on Government Regulation No. 33 of 2006, 3) knowing...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, Evi Askaryanti, SH, , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/118524/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=58499
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

Relevansi konsep pemisahan kekayaan perseroan dari keuangan negara terhadap pelaksanaan "hair cut" bank BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah
by: , RENJAAN, Henrikus, et al.
Published: (2008)

PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM PENANGANAN PIUTANG NEGARA SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006
by: , Ade Firman, et al.
Published: (2013)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
by: ZAKRIS SR, S.H.
Published: (1996)

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Elan Kurniawan, et al.
Published: (2014)

ANALISIS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENATAANTOKO MODERN DI KABUPATEN BANTUL
by: , Fajrul Mumtaz Kurniawan, SH, et al.
Published: (2011)

Penanganan kredit bermasalah di BRI Cabang Sleman dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
by: , DIANARTA, I Gde, et al.
Published: (2008)

Potensi penerapan PP. No.33 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP. No.14 Tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah terhadap penanganan kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
by: , MANIK, Mangantar H, et al.
Published: (2008)

RESPON DAN KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN MENGENAI TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAAN
by: , Wiwi Erwina, et al.
Published: (2013)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta
by: , SUWARTO, et al.
Published: (2012)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

KESIAPAN PEMDA KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
by: , Monika, et al.
Published: (2011)

DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016
by: MOCHAMAD FARID EFENDI, S.H., 031424253027
Published: (2018)

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam praktek Peradilan
by: , KERTIYASA, Made Rolly, et al.
Published: (2005)

Peraturan Pemerintah nomer 67 tahun 2013 tentang Statuta UGM
by: Indonesia, ID
Published: (2013)

Kajian hukum fidusia setelah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di Kalimantan Timur
by: , TUKAN, Aloysius, et al.
Published: (2002)

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU PADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
by: ELVIRA INDRA KUSUMA, 041310213079
Published: (2016)

Tinjauan yuridis atas sinkronisasi vertikal dan asas keadilan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Pajak, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
by: , SUPRIYATNA, Endang, et al.
Published: (2009)

KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977
by: R.A. CHITA HERDIYANTI, S.H., 031514253070
Published: (2017)

AKIBAT KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITUR
by: ANDREAS PANJAITAN, S.H., 03141253055
Published: (2018)

Kemampuan Kabupaten Asahan untuk dimekarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
by: , SARAGIH, Arpian, et al.
Published: (2003)

“PEMBERIAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM”
by: Emir Ahsanu Taqwim, S.H., M.Kn,., 031224253018
Published: (2017)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 PADA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
by: KURNIA MULIASARI, 041310113006
Published: (2016)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

STUDI TENTANG SINERGITAS ANTAR STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASI EKSKLUSIF DI KAWASAN KECAMATAN RUNGKUT BERDASAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
by: PARJI, 071011011
Published: (2017)

ANALISA DAMPAK HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TERHADAP OPERASIONAL PERUSAHAAN OTOBUS AKAS GROUP
by: Achmad Giorgio Hafiyyan, 031211132026
Published: (2018)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENGOBAT TRADISIONAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
by: WICAKSONO SUBEKTI ROHMAN, 031411131105
Published: (2018)

PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
by: , Muchlis Kusetianto, et al.
Published: (2013)

PERENCANAAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 PADA CV. X
by: NABILA WILDANIA, 151610713061
Published: (2019)

MEKANISME PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA PT. A
by: IKA AYU SULISTIYONINGRUM, 151410713012
Published: (2016)

KESIAPAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP TUJUAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
by: STEFANIE, 041511333056
Published: (2019)

Pemberian otonomi oleh Pemerintah kepada Universitas Gadjah Mada :: Analisis isi Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000
by: , NUGROHO, Priyono Dwi, et al.
Published: (2006)

Peralihan atas tanah adat melalui hibah dalam sistem matrilineal Minangkabau dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , PERDANA, Ivan, et al.
Published: (2008)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1183 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
by: BUDI SANTOSO, 039313668
Published: (2000)

Implementasi peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Wilayah :: Studi pembentukan Kabupaten Sarmi Propinsi Papua
by: , SAPIOPER, Hiskia Charles Matheus, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , DARWANTA, et al.
Published: (2009)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta
by: , KONCONEGORO, Prasetyo, et al.
Published: (2010)

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA JAMBI
by: , Refialdi Made Suci, SH, et al.
Published: (2012)

Akibat hukum di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 terhadap investasi dan perekonomian masyarakat Batam
by: , SIANTURI, Sahat, et al.
Published: (2007)

PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 DITINJAU DARI PRINSIPPRINSIP PERJANJIAN PERKAWINAN
by: I PUTU AGUS PERMATA GIRI, S.H., 031514253013
Published: (2017)