Laporan Penelitian Optimalisasi Peran Pengawasan DPD RI dalam Penegakan Hukum Antikorupsi di Daerah

• Main Authors: Mochtar, Zainal Arifin, Diantoro, Totok Dwi, Halili, Hasrul, Tri KH, Wahyu
• Format: Other NonPeerReviewed
• Language: English
• Published: DPD RI 2011
• Subjects: Constitutional Law; Criminal Law
• Online Access: https://repository.ugm.ac.id/136331/1/LAPORAN%20PENELITIAN%20OPTIMALISASI%20PERAN.pdf; https://repository.ugm.ac.id/136331/
• Institution: Universitas Gadjah Mada

Korupsi adalah persoalan multidemensional. Korupsi mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga demokrasi, dan hak dasar kemerdekaan, menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinanjutaan orang di dunia. Korupsi juga membuat masyarakat daerah sulit untuk mengkases layanan kesehatan. Selain masalah kesehatan, masyarakat di daerah juga mengalami kendala pendidikan. Selanjutnya, dalam kerangka yang lebih luas, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Fakta Korupsi di daerah sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Apalagi, anggaran negara yang besar (hampir 60 persen) disalurkan ke daerah. Banyaknya anggaran negara ini tak pelak mengundang korupsi untuk masuk menggerogoti. Di lain sisi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD), sebagai wakil provinsi (daerah), memiliki fungsi yang signifikan untuk melakukan pengawasan terhadap daerah. DPD memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, misalnya, terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.