KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT

Korupsi diberikan sarana penyelesaian sengketa melalui aspek hukum perdata (litigasi/non-litigasi).Hal inisejalan dengan UNCAC2003. yang diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006 yang menjadi landasan penyelesaian kasus BLBI melalui Inpres No.8 Tahun 2002 tentang release and discharge. Terjadi pergeser...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Perpustakaan UGM, i-lib
Format:	Article NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2011
Subjects:	Jurnal i-lib UGM
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/28229/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11292
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

id	id-ugm-repo.28229
record_format	dspace
spelling	id-ugm-repo.282292014-06-18T00:23:30Z https://repository.ugm.ac.id/28229/ KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT Perpustakaan UGM, i-lib Jurnal i-lib UGM Korupsi diberikan sarana penyelesaian sengketa melalui aspek hukum perdata (litigasi/non-litigasi).Hal inisejalan dengan UNCAC2003. yang diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006 yang menjadi landasan penyelesaian kasus BLBI melalui Inpres No.8 Tahun 2002 tentang release and discharge. Terjadi pergeseran hukum pidana menjadi hukum perdata dalam menyelesaikan perkara korupsi. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2011 Article NonPeerReviewed Perpustakaan UGM, i-lib (2011) KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT. Jurnal i-lib UGM. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11292
institution	Universitas Gadjah Mada
building	UGM Library
country	Indonesia
collection	Repository Civitas UGM
topic	Jurnal i-lib UGM
spellingShingle	Jurnal i-lib UGM Perpustakaan UGM, i-lib KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT
description	Korupsi diberikan sarana penyelesaian sengketa melalui aspek hukum perdata (litigasi/non-litigasi).Hal inisejalan dengan UNCAC2003. yang diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006 yang menjadi landasan penyelesaian kasus BLBI melalui Inpres No.8 Tahun 2002 tentang release and discharge. Terjadi pergeseran hukum pidana menjadi hukum perdata dalam menyelesaikan perkara korupsi.
format	Article NonPeerReviewed
author	Perpustakaan UGM, i-lib
author_facet	Perpustakaan UGM, i-lib
author_sort	Perpustakaan UGM, i-lib
title	KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT
title_short	KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT
title_full	KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT
title_fullStr	KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT
title_full_unstemmed	KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT
title_sort	kajian kasus blbi: penggeseran hukum publik ke dalam lapangan hukum privat
publisher	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
publishDate	2011
url	https://repository.ugm.ac.id/28229/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11292
_version_	1681219108451909632

KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT

Similar Items