Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan
Hak untuk bermukim di kota merupakan salah satu hak dasar yang sering diabaikan oleh pemerintah. Ini merupakan hal yang ironis mengingat urgensi dari pemenuhan hak tersebut terlihat sedemikian mencoloknya di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Untuk membuktikan hal ini, kita dapat menyodorka...
Saved in:
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Book PeerReviewed |
Language: | English |
Published: |
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012
|
Subjects: | |
Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/32910/1/Perlindungan_Hak_Bermukim_MBR_dan_Warga_Miskin_Perkotaan.pdf https://repository.ugm.ac.id/32910/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Gadjah Mada |
Language: | English |
id |
id-ugm-repo.32910 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-ugm-repo.329102016-02-19T01:59:17Z https://repository.ugm.ac.id/32910/ Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan Prayitno, Budi Fenat, Alfredo Sani Paramita, Mahditia Architecture Management Human Rights Law Hak untuk bermukim di kota merupakan salah satu hak dasar yang sering diabaikan oleh pemerintah. Ini merupakan hal yang ironis mengingat urgensi dari pemenuhan hak tersebut terlihat sedemikian mencoloknya di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Untuk membuktikan hal ini, kita dapat menyodorkan fakta bahwa masih banyak jumlah backlog yang diderita masyarakat dan masih cukup luasnya kawasan kumuh yang bertebaran di pusat-pusat kota besar. Salah satu manifestasi nyata dari pemenuhan hak akan kota adalah hak untuk bermukim. Hak untuk bermukim ini sangat dibutuhkan terutama oleh penduduk kota yang tinggal di kawasan kumuh. Selama ini mereka sering dianggap sebagai beban oleh pemerintah kota. Pandangan demikian menyebabkan pemerintah mengingkari hak bermukim dari penghuni kawasan kumuh, yakni dengan menggusur tempat tinggal mereka. Demikian juga halnya dengan penghuni liar, yakni mereka yang tinggal dikawasan ilegal. Meskipun tinggal dikawasan ilegal namun mereka tetap warga negara yang semestinya mendapat perlindungan. Pemerintah tidak dapat serta merta mengusir tanpa peduli dengan nasib mereka nantinya. Akan lebih baik apabila pemerintah melakukan kebijakan relokasi sehingga pendekatan kemanusiaan masih dapat dirasakan oleh mereka. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2012-12 Book PeerReviewed application/pdf en https://repository.ugm.ac.id/32910/1/Perlindungan_Hak_Bermukim_MBR_dan_Warga_Miskin_Perkotaan.pdf Prayitno, Budi and Fenat, Alfredo Sani and Paramita, Mahditia (2012) Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. ISBN 978-602-9476-25-5 |
institution |
Universitas Gadjah Mada |
building |
UGM Library |
country |
Indonesia |
collection |
Repository Civitas UGM |
language |
English |
topic |
Architecture Management Human Rights Law |
spellingShingle |
Architecture Management Human Rights Law Prayitno, Budi Fenat, Alfredo Sani Paramita, Mahditia Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan |
description |
Hak untuk bermukim di kota merupakan salah satu hak dasar
yang sering diabaikan oleh pemerintah. Ini merupakan hal yang ironis
mengingat urgensi dari pemenuhan hak tersebut terlihat sedemikian
mencoloknya di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Untuk membuktikan
hal ini, kita dapat menyodorkan fakta bahwa masih banyak
jumlah backlog yang diderita masyarakat dan masih cukup luasnya kawasan
kumuh yang bertebaran di pusat-pusat kota besar.
Salah satu manifestasi nyata dari pemenuhan hak akan kota
adalah hak untuk bermukim. Hak untuk bermukim ini sangat dibutuhkan
terutama oleh penduduk kota yang tinggal di kawasan kumuh. Selama
ini mereka sering dianggap sebagai beban oleh pemerintah kota.
Pandangan demikian menyebabkan pemerintah mengingkari hak bermukim
dari penghuni kawasan kumuh, yakni dengan menggusur tempat
tinggal mereka. Demikian juga halnya dengan penghuni liar, yakni
mereka yang tinggal dikawasan ilegal. Meskipun tinggal dikawasan ilegal
namun mereka tetap warga negara yang semestinya mendapat perlindungan.
Pemerintah tidak dapat serta merta mengusir tanpa peduli
dengan nasib mereka nantinya. Akan lebih baik apabila pemerintah
melakukan kebijakan relokasi sehingga pendekatan kemanusiaan masih
dapat dirasakan oleh mereka. |
format |
Book PeerReviewed |
author |
Prayitno, Budi Fenat, Alfredo Sani Paramita, Mahditia |
author_facet |
Prayitno, Budi Fenat, Alfredo Sani Paramita, Mahditia |
author_sort |
Prayitno, Budi |
title |
Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan |
title_short |
Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan |
title_full |
Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan |
title_fullStr |
Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan |
title_full_unstemmed |
Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan |
title_sort |
perlindungan hak bermukim mbr dan warga miskin perkotaan |
publisher |
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA |
publishDate |
2012 |
url |
https://repository.ugm.ac.id/32910/1/Perlindungan_Hak_Bermukim_MBR_dan_Warga_Miskin_Perkotaan.pdf https://repository.ugm.ac.id/32910/ |
_version_ |
1681219406827356160 |