Aspek hukum bancassurance ditinjau dari KUH Perdata, UU No. 10 Th. 1998 Tentang perbankan dan UU No.2 Th.1992 tentang usaha perasuransian :: Suatu penelitian pada Bank Danamon cabang Yogyakarta

Aspek hukum bancassurance ditinjau dari KUH Perdata, UU No. 10 Th. 1998 Tentang perbankan dan UU No.2 Th.1992 tentang usaha perasuransian :: Suatu penelitian pada Bank Danamon cabang Yogyakarta

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, YUNIARTI, , Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2003
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/60648/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=21513
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
by: , Fepti Wijayanti, SH, et al.
Published: (2011)

PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN DAN KESEHATAN BANK DALAM UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
by: ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, SH., et al.
Published: (2000)

PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (ANTAR BANGSA) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS KUH PERDATA, UU PERKAWINAN DAN UU KEWARGANEGARAAN (Penelitian di Perkumpulan Wanita Indonesia dalam Perkawinan Antar Bangsa Srikandi di Jakarta)
by: , Andhina Paramita, et al.
Published: (2013)

Eksistensi pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum menggugat perbuatan persaingan usaha tidak sehat dalam UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
by: , AGUSSALIM, et al.
Published: (2002)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGIPEMILIK HAK ATAS MEREK TERKENAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 1992 JO UU NO 14 TAHUN 1997 TENTANG MEREK
by: CAHYO E.NUGROHO, 039614369
Published: (2000)

Kedudukan anak luar kawin di dalam K.U.H. Perdata dan U.U. Nomor 1 tahun 1974 serta kemungkinan pengaturannya lebih lanjut di masa yang akan datang
by: , SUWARNI, Sri, et al.
Published: (2003)

Poligami yang dilakukan oleh warganegara Indonesia yang tadinya tunduk kepada KUH Perdata dan beragama Islam, setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974, di Propinsi Dati I Jawa Tengah
by: , MULYADI, et al.
Published: (1990)

LISENSI HAK MEREK DITINJAU DARI UU NO. 19/1992 jo UU NO. 14/1997 DAN TRIPs
by: HENDRA PRAMONO, 039514071
Published: (1998)

EMANSIPASJ DAN KEDUDUKAN HUKUM WANITA (Telaah Yuridis Terhadap UU No.1 Th . 1974 Tentang Perkawinan)
by: Lina. Hastuti, S.H., et al.
Published: (1994)

EMANSIPASJ DAN KEDUDUKAN HUKUM WANITA (Telaah Yuridis Terhadap UU No.1 Th . 1974 Tentang Perkawinan)
by: Lina Hastuti, S.H, et al.
Published: (1994)

Eksistensi perusahaan Asuransi Syariah menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian :: Studi kasus PT. Syarikat Takaful Indonesia
by: , KARYANTINA, Eka, et al.
Published: (2006)

KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PASCA UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
by: Laurent EnricoAditya Wahyu Saputra,S.H, 031414153015
Published: (2018)

Cacat kehendak sebagai alasan pembatalan perjanjian menurut kuh perdata dan dalam praktek
by: , ARIFUDDIN, Rasny Resanya, et al.
Published: (2008)

Eksistensi lembaga perkreditan desa setelah UU perbankan No.7 tahun 1992 dan peranannya sebagai sarana peningkatan kesejahteraan anggota
by: , SIHOTANG, Erikson, et al.
Published: (1998)

Pemberlakuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi (Tertanggung) di Indonesia
by: , PUSPITA, JF. Sintha Arum, et al.
Published: (2006)

Gugatan pelanggaran merek berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan berdasarkan Undang-undang Merek
by: , SUPRAMONO, Gatot, et al.
Published: (2004)

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (UU NO. 4 TAHUN 1998)
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Penyelesaian perselisihan perburuhan pasca uu no. 5 tahun 1986 tentang ptun
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris menurut UU No.30 Th.2004
by: , KINARSIH, Sri, et al.
Published: (2005)

Penggunaan Pasal 1131 KUH Perdata dalam praktek penyelesaian kredit macet pada Bank Permata Jakarta
by: , DJAMIAH, Nofiati, et al.
Published: (2006)

EVENT BASED MARKETING STUDI KASUS TELEMARKETING BANCASSURANCE CARD BUSINESS PAD A PT BANK DANAMON INDONESIA
by: , Meita Indriasari, et al.
Published: (2013)

KEWENANGAN KEPALA DESA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DALAM RANGKA BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

LEMBAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING) DALAM UU No. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: INDRA RUKMONO, 090310159 MH
Published: (2008)

Analisis UU no. 25, UU no. 32 dan UU no. 33 tahun 2004 dalam membangun ekonomi daerah
by: , Mardiasmo
Published: (2005)

Upaya pengajuan gugatan Class Action dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan UU No.8 Th. 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , SETIANINGTIAS, Erlynda, et al.
Published: (2005)

Perbandingan pengaturan kewajiban sosial perusahaan (CSR) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
by: , LAHOEDE, Muhammad Mufti Zulfikar I, et al.
Published: (2010)

Kedudukan hukum kreditur pemegang hak jaminan kebendaan terhadap suatu perusahaan yang dinyatakan pailit menurut UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SAFITRA, Rudy, et al.
Published: (2002)

KLAUSULA BAKU PADA LAYANAN POS EXPRESS DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: , Henry Wansaga, SH, et al.
Published: (2014)

Penolakan masyarakat Papua terhadap UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua
by: , ANTOH, Demianus, et al.
Published: (2002)

Informed Consent Pada Tindakan Medik Menurut UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen
by: , PARYADI, et al.
Published: (2003)

PERLINDUNGAN TERHADAP PENONTON FILM (Analisis Isi UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman)
by: , Itsna Hidayatul Khusna, et al.
Published: (2013)

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT MENURUT UU No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
by: WENDY PRAKOSO, 030110971 U
Published: (2004)

TINJAUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
by: DIYAHLIANA ULANDARI, 039914912
Published: (2003)

KONFLIK NORMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (ANTARA PASAL 49 UU NO. 3 TAHUN 2006 DENGAN PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008)
by: AGUNG BUDIONO, 031042003
Published: (2012)

Hak gugat wahana lingkungan hidup (WALHI) untuk pelestarian lingkungan hidup dalam kaitan pasal 1365 KUH perdata
by: , RUSYAD, Zahir, et al.
Published: (1999)

Implementasi regulasi Ontbinding menurut KUH Perdata dan peran Hakim dalam gugatan perkara Ontbinding di Kota Palu
by: , MAPPATOBA, Baso, et al.
Published: (2005)

Revisi UU Ketenagakerjaan
by: M. Hadi Shubhan, -
Published: (2015)

Bancassurance.
by: Ng, Meng Tiong., et al.
Published: (2008)

IMPLEMENTASI ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT 2004 PADA REGULASI BIDANG PERDAGANGAN YANG DIBERLAKUKAN OLEH DALAM KERANGKA UU NO. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
by: Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M
Published: (2006)

Pertanggungjawaban Produk Dari KUHperdata (Bw) Ice Uu No 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konnsume
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)