Penerapan ketentuan konvensi hukum laut 1982 berkaitan dengan perikanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

Penerapan ketentuan konvensi hukum laut 1982 berkaitan dengan perikanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, ZORA Z., Zimtya, , Dr. Mohd. Burhan Tsani, SH.,MH
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2005
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/67964/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=28829
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

PERAMPASAN ASET ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
by: DEWI RATNASARI RUSTAM, 031614153008
Published: (2018)

Prospek batas laut wilayah Republik Indonesia dengan Republik Democratic Timor Leste berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
by: , VINATA, Ria Tri, et al.
Published: (2009)

Implementasi konvensi internasional terhadap Undang-Undang Paten
by: , HAKIM, Abdul, et al.
Published: (2008)

Implementasi ketentuan konvensi hukum laut 1982 yang berhubungan dengan pengaturan dan pengamanan selat pada perairan Indonesia
by: , WIBOWO, Kusumo, et al.
Published: (1993)

PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983
by: DYAH HARINI, 039714569
Published: (2001)

KEDUDUKAN NASKAH AKADEMIK DALAM PENAFSIRAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG
by: EKO SUPRIYANTO, 031324153042
Published: (2016)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN
by: Roestoto Hartojo Putro, Drs., SU
Published: (2006)

Implementasi Undang·Undang No. 32 Th. 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Khususnya Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Di Kabupaten Lamongan
by: Roestoto Hartojoputro, -
Published: (2006)

PUTUSAN UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PEMBENTUK ATURAN BARU BERKAITAN DENGAN KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
by: RICKY. F. MALISNGORAR, 031224153084
Published: (2014)

PERKAWINAN INTERNASIONAL DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA
by: PRANOTO, 099511967M
Published: (1998)

KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI BATU UJI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Weldy Agiwinata, 031214153037
Published: (2014)

PERBANDINGAN LEMBAGA HUKUM PERWALIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DENGAN KETENTUAN HUKUM ADAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI WILAYAH LAUT DAERAH JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: RA.Rini Anggraini, 090114344
Published: (2004)

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: DESIMA WARUWU, 030943056
Published: (2011)

IUS CONSTITUENDUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI TAHUN 2003
by: ABDUL MANAN, 031214153082
Published: (2014)

Kesinkronan peraturan perundang-undangan nasional tentang zona ekonomi ekskluisif setelah berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan konvensi PBB tentang hukum laut
by: Winasis Yulianto, 099411570
Published: (1997)

KEBERLAKUAN NORMATIF KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
by: MIHWAR ANSHARI, S.H., 031524153048
Published: (2017)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 50 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
by: , ANDRI SETIAWAN, et al.
Published: (2013)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Minyak Dan Gas Bumi
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

PENAMBANGAN DI DASAR SAMODRA DALAM: SUATU KONTROVERSE YANG MENGHAMBAT BERLAKUNYA KONVENSI HUKUM LAUT 1982
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERKAITAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI INFORMASI, DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG DIATUR DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: AGNES LOUISE, 030610163 N
Published: (2009)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PATEN (SUATU STUDI APLIKATIF TERHADAP KETENTUAN PERSETUJUAN TRIPS)
by: Nur Basuki Minarno
Published: (1995)

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PATEN (SUATU STUDI APLIKATIF TERHADAP KETENTUAN PERSETUJUAN TRIPS)
by: NUR BASUKI MINARNO, 038311847
Published: (1995)

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Poligini (di Luar Ketentuan Undang-Undang)
by: Siti Aisyah, S. Ag
Published: (2015)

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Poligini (Di Luar Ketentuan Undang-Undang)
by: Siti Aisyah, -
Published: (2015)

PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
by: , Y. Nanang Marjiyanto, SPd.,MPd, et al.
Published: (2012)

Analbis Undang-Undang Republik lndonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
by: , SUNARYONO, et al.
Published: (2013)

Tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan adat di kalangan masyarakat suku Laut di Pulau Batam berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , WINDIANITA, Viola Tariza, et al.
Published: (2009)

Daya mengikat putusan arbitrase dagang internasional ditinjau dari Konvensi New York 1958
by: , NUGRAHENI RP., Mira Wahyu, et al.
Published: (2005)

STATUS KEPEMILIKAN HARTA KEKAYAAN (ASET)BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) TERHADAP KETENTUAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
by: MULTAZAM MAJA MAHARDI, 031514153047
Published: (2016)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
by: , I Made Widiada,SH, et al.
Published: (2012)

Relevansi Konvensi Kejahatan Penerbangan dalam undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
by: , FIUSER, Hendri, et al.
Published: (2007)

Pemberhentian Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: RIZKY PUTRA ZULKARNAIN
Published: (2020)

IMPLEMENTASI PERHITUNGAN METODE PENYUSUTAN FISKAL ASET TETAP MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. X
by: MAULANA ADIPRADANA, 041310113101
Published: (2016)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR I/1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
by: , PUSPANINGTYAS PANGLIPURJATI, et al.
Published: (2013)

Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)
by: Irene Angelita Rugian, -
Published: (2020)