PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN
PERBATASAN DI KABUPATEN BELU-NUSA TENGGARA TIMUR
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG WILAYAH NEGARA

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN BELU-NUSA TENGGARA TIMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA

This research aims to understanding the implementation of management authority on border area at Belu Residence-East Nusa Tenggara after the implemented Act Number 43 Year 2008 about Concerning State Territory. Based on this research objective, there are formulated problems as follow: how the implem...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, Frichy Ndaumanu, , Andy Omara, S.H., M.Pub & Int.Law.
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/97761/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=53152
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL IMIGRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
by: , Yudhanto Haryono Dwiputro, et al.
Published: (2012)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
by: DIAN FITRI SABRINA, 031514153019
Published: (2016)

ANCAMAN KEAMANAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA - TIMOR LESTE STUDI KASUS DI KABUPATEN BELU, NUSA TENGGARA TIMUR)
by: , YUSTINUS UN ANDI, et al.
Published: (2013)

KEWENANGAN DALAM MENENTUKAN TEMPAT PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBELUM DAN PADA SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
by: ELOK NADHIRO, S.H., 031624253049
Published: (2019)

Urgensi penambahan kewenangan pengaduan konstitusional (Constitutional complaint) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitutional warga negara
by: , ERNAWATI, Laela, et al.
Published: (2010)

MATERI MUATAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DAN PENGUJIANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, No.: KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008)
by: , Riko Budi Santoso, et al.
Published: (2013)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , SANG, Abdurrahman, et al.
Published: (2004)

KEWENANGAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
by: YOSVITA PRASETYANINGTYAS, 031214253135
Published: (2014)

Kajian yuridis normatif kewenangan notaris dalam pembuatan akta tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , ADNAN, et al.
Published: (2006)

S I N K R O N I S A S I K E W E N A N G A N J U D I C I A L R E V I E W D I I N D O N E S I A
by: , Janpatar Simamora, SH, et al.
Published: (2011)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

PEMBAYARAN KLAIM PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK
by: WIEKE WIDYA JANTI, S.E.,S.H., 031514253008
Published: (2017)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan
by: Surachman, Arif
Published: (2009)

Status majelis pertimbangan pajak (MPP) setelah berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1986 dikaitkan dengan Undang-undang perpajakan NAsional
by: Sri Sulastuti, SH.
Published: (1996)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK MELALUI UNDANG-UNDANG
by: TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, 031141106
Published: (2013)

PENGUATAN FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM UPAYA REKONSILIASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI MASA LALU
by: , Putu Bravo Timothy Budi Cahyono, et al.
Published: (2012)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: VERAWATI NGAMEL, 031314153023
Published: (2017)

PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999
by: Sri Winarsi. SH., MH., et al.
Published: (2003)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH MENURUT UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS
by: LINDA ERMA SURYANI, 030710343 N
Published: (2009)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 perluasan kewenangan yang setengah hati
by: , Samuel Robert Djukuw
Published: (2010)

HARTA PERKAWINAN MASYARAKAT MINANGKABAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: OLIVIA CITRA AMANDA, 030510553 N
Published: (2009)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

Persepsi penentu kebijakan di Rumah Sakit Swasta terhadap berlakunya Undang-undang Yayasan No.16/2001
by: , AJI, Rivan Danu, et al.
Published: (2004)

KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT RISALAH LELANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
by: WIDYANANDA ALTRIARA MAHARANI, 031214253121
Published: (2014)

PELAKSANAAN PERADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 01 PULAU MADURA
by: Maksum Harijanto, S.H., et al.
Published: (1980)

PELAKSANAAN PERADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG No 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PULAU MADURA
by: MAKSUM HARIJANTO
Published: (1980)

PELAKSANAAN PERADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 01 PULAU MADURA
by: Maksum Harijanto, S.H, et al.
Published: (1980)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PERADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG No 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PULAU MADURA
by: MAKSUM HARIJANTO, S.H., et al.
Published: (1980)

Analisis ekonomi usaha ternak sapi rakyat di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , MANEK, Alfonsius, et al.
Published: (2003)

Potensi "Marmer" dan rekayasa pemanfaatannya :: Studi kasus Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , KOTTA, Herry Zadrak, et al.
Published: (2002)