Legalitas Mass Rapid Transit (MRT) Sebagai Alat Transportasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia

• Main Author: Inez Nurina Adzani, '-
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2021
• Subjects: K4011-4343 Transportation and communication
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/111435/1/1%20HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/2/2%20ABSTRAK.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/3/3%20DAFTAR%20ISI.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/4/4%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/5/5%20BAB%20II%20KETIDAKSEMPURNAAN%20PENGATURAN%20TENTANG%20MASS%20RAPID%20TRANSIT%20SEBAGAI%20MODA%20TRANSPORTASI%20UMUM%20DI%20INDONESIA.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/6/6%20BAB%20III%20AKIBAT%20HUKUM%20KETIDAKSEMPURNAAN%20PENGATURAN%20TERHADAP%20PENYELENGGARAAN%20MRT%20JAKARTA.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/7/7%20BAB%20IV%20PENUTUP.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/8/8%20BAHAN%20BACAAN.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/9/KESEDIAAN%20PUBLIKASI.pdf; https://repository.unair.ac.id/111435/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pengangkutan adalah suatu tindakan perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan daya guna dan nilai barang. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan timbulnya permasalahan kemacetan lalu lintas. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Mass Rapid Transit (MRT). Penyelenggaraan MRT Jakarta masih belum didukung dengan regulasi yang matang, peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu untuk mengakomodir seluruh aspek yang ada dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut mengakibatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna belum secara tegas diatur. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis akan menganalisa ketidaksempurnaan pengaturan tentang Mass Rapid Transit sebagai moda transportasi umum dan akibat hukum dari ketidaksempurnaan pengaturan terhadap penyelenggaraan MRT Jakarta. Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini ialah statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis normative yaitu penulis hanya akan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari analisa bahan hukum, MRT merupakan suatu moda transportasi perkeretaapian yang dalam penyelenggaraannya berpacu pada UUKA No. 23/2007. Namun dikarenakan UUKA No. 23/2007 bukanlah Undang-Undang yang dibuat secara khusus untuk mengatur mengenai MRT, maka masih terdapat beberapa aspek yang belum diatur di dalamnya. Akibat hukum dari ketidaksempurnaan pengaturan tersebut ialah sulit dalam memberikan kepastian hukum dalam hal terjadi kecelakaan dalam penyelenggaraaan MRT Jakarta.