KEWENANGAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERSANGKUT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

• Main Author: SYAIFULLAH, 031214153071
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2014
• Subjects: HG201-1496 Money; HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners; K3184-3188 Form and structure of government
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38745/1/gdlhub-gdl-s2-2014-syaifullah-32283-5.abstr-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/38745/2/gdlhub-gdl-s2-2014-syaifullah-32283-full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/38745/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dijelaskan yang memiliki kewenangan penyitaan adalah Penyidik, sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diber...