Model kebijakan penyadapan berdimensi Hak Asasi Manusia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi
Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang :wntradiktif. Di satu sisi, penggunaan metode penyadapan dalam proses penyidikan adalah sa penting karena dapat dengan mudah mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk preses pembuktian. Akan tetapi di sisi l...
Saved in:
Main Authors: | Amira Paripurna, SH.,LL.M, Didik Endro Purwoleksono, Prof.Dr.,SH.,MH |
---|---|
Format: | Other NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian |
Published: |
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2012
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/40862/2/paripurnaa.pdf http://repository.unair.ac.id/40862/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian |
Similar Items
-
Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
by: Amira Paripurna, -, et al.
Published: (2011) -
Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
by: AMIRA PARIPURNA, 039914888, et al.
Published: (2012) -
Model kebijakan penyadapan berdimensi Hak Asasi Manusia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi
by: Amira Paripurna, SH., LL.M, et al.
Published: (2011) -
Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
by: Amira Paripurna, SH.,LL.M, et al.
Published: (2011) -
Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
by: AMIRA PARIPURNA, 2011
Published: (2011)