WEWENANG NOTARIS DALAM MENERAPKAN SISTEM SELF
ASSESSMENT ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2008.

WEWENANG NOTARIS DALAM MENERAPKAN SISTEM SELF ASSESSMENT ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip dan hambatan dalam penerapan sistem self assessment atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Notaris dan landasan yuridis wewenang Notaris dalam menerapkan sistem self assessment atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan U...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Jovita Damajanti, S.H
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:	English English
Published:	2017
Subjects:	K Law
Online Access:	http://repository.unair.ac.id/61537/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/61537/2/TESIS%20FIX%20OK.pdf http://repository.unair.ac.id/61537/
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Airlangga
Language:	English English

Similar Items

Keabsahan Elektronik Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
by: Natasha Graciela Hastika
Published: (2019)

Analisis yuridis mengenai kebijakan pemotongan pajak penghasilan terhadap uang pensiun berdasarkan pasal 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) dalam kaitannya dengan prinsip ability to pay
by: , SIANTURI, Robert, et al.
Published: (2009)

ANALISIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) JAWA TIMUR I
by: FARISKA SEPTARINA RAJIANTO, 041214253001
Published: (2014)

PENYETARAAN HONORARIUM NOTARIS DITINJAU DARI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: SILVYA LIMANSANTOSO, 030610149 N
Published: (2009)

IMPLEMENTASI HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN.
by: , Aulia Adhi Khusna, et al.
Published: (2013)

DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PADA MANAJEMEN LABA: INVESTIGASI PADA PERUSAHAAN PUBLIK DENGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN ULTIMAT
by: , Dra. Susi Dwimulyani, MM., Ak., et al.
Published: (2014)

Analisis Penerapan Tarif Pajak Penghasilan PT. X Berdasarkan Pp 23 Tahun 2018 Dan Undang Undang Pph Pasal 17
by: Bima Satria Rahman Hakim
Published: (2020)

WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM MENURUT PASAL 15 AYAT (2) HURUF E UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
by: RAHMAWATI, 0308109653 N
Published: (2010)

Peranan pajak penghasilan perorangan (Undang-undang nomor 7 tahun 1983) dalam pemerataan distribusi pendapatan diantara wajib pajak
by: , SUYOKO, et al.
Published: (1987)

WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
by: Firdaus, Aldi Nakita

ANALISIS PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MASUK BURSA DI INDONESIA DALAM MENGANTISIPASI PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA TAHUN 2009 DAN 2010 SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
by: ALI YUS ISMAN, 090810371
Published: (2012)

Wewenang Kementerian Perdagangan terhadap Impor Beras menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
by: Kristi Fosa Akwila
Published: (2020)

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: INE LISTIYANI, 031214253002
Published: (2014)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , MASRUR AUF, SH, et al.
Published: (2012)

Wewenang DPD Mengawasi Raperda Dan Perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD
by: Nuruz Zakiyyatul Mufidah
Published: (2020)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

KEBERADAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
by: TANTI NOVIANTI, 031214253029
Published: (2014)

PENYUSUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 DAN BUKU PRINSIP AKUNTANSI INDONESIA
by: Mardiasmo, Mardiasmo
Published: (1991)

SANKSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUKA KANTOR CABANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS
by: ANDI MARTINO, 031214253118
Published: (2014)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MADIUN
by: , Linudya Puji Rahayu, et al.
Published: (2011)

KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: NASUTION, AMRI
Published: (2015)

KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT RISALAH LELANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
by: WIDYANANDA ALTRIARA MAHARANI, 031214253121
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2000 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU HARGA SAHAM
by: ANWAR MAJID, 040023458E
Published: (2003)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Tinjauan konseptual majelis pengawas daerah notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, et al.
Published: (2009)

Tinjauan konseptual Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , FARIASANDY, Dwi, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota-Kabupaten Banyuwangi
by: , PAMBUDI, Teguh, et al.
Published: (2009)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PARTAI POLITIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: Sutamsis
Published: (2008)

KAJIAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA JABATAN NOTARIS DALAM RUMUSAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , Puspita Laxmi K., et al.
Published: (2014)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi
by: Roidah Zahiroh
Published: (2019)

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERUBAHAN JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014
by: KARINA NUR APRILIA SARI, 031214253115
Published: (2014)

Tinjauan terhadap Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Palembang
by: , RASSY, Zulkifli, et al.
Published: (2007)

PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
by: Elhana Mamesah, 030810261 N
Published: (2010)

KAJIAN ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , Dinda Sekar Arum, et al.
Published: (2013)

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN BANGUNAN RUMAH
by: RIO SAKTI HIDAYATULLAH, S.H., 031424253094
Published: (2018)

Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
by: , MAMMINANGA, Andi, et al.
Published: (2008)

Analissi yuridis penggunaan hak ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di wilayah Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi
by: , SEPTIDARSON, et al.
Published: (2009)

PEMBUATAN BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
by: , Gusti Riyan Sezar, et al.
Published: (2014)