KINERJA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004: Studi Kasus DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode 2004 - 2009

KINERJA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004: Studi Kasus DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode 2004 - 2009

Act No. 22 of 1999 on Local Government which was only about five years finally revised and replaced by Act No. 32 of 2004 on Regional Government. In the dictum weigh Act No. 32 of 2004, stated: \"That Act No. 22 of 1999 regarding the Regional Government is not in accordance with the develop...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	DJUWARDI, .
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2015
Subjects:	Policy and Administration Political Science
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/134676/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=77691
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

PERSPEKTIF KRITIS RELASI LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DI DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proses penyusunan APBD berdasarkan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004
by: , ARSYAD, Fadhly Azhar, et al.
Published: (2009)

Rapor legislatif periode 2004 - 2009
by: , Zainal Arifin Mochtar, dkk.
Published: (2009)

Kinerja legislatif Kabupaten Lampung Barat periode 2004-2009
by: , SANJAYA, Indra, et al.
Published: (2010)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)

PERAMPASAN ASET ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
by: DEWI RATNASARI RUSTAM, 031614153008
Published: (2018)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
by: ASRI PUTRI MULYANI, 090610457 MH
Published: (2008)

PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Yunita Astuti, SH, et al.
Published: (2013)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
by: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Published: (2007)

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI WILAYAH LAUT DAERAH JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: RA.Rini Anggraini, 090114344
Published: (2004)

Pola hubungan Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
by: , PURNOMO, Djoko Putro, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota-Kabupaten Banyuwangi
by: , PAMBUDI, Teguh, et al.
Published: (2009)

Manajemen fiskal Indonesia serta tantangan implementasi undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 dalam membangun ekonomi daerah
by: , Juduf Anwar
Published: (2005)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN
by: Roestoto Hartojo Putro, Drs., SU
Published: (2006)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , MASRUR AUF, SH, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan kuota perempuan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2003 pada Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Magelang
by: , RAHMAWATI, Aminah Dewi, et al.
Published: (2006)

PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH STUDlKASUSPEMBUATANPERATURANDAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
by: T. SYAIFUL AZHARI, 030111157 U
Published: (2005)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

PENORMAAN PRINSIP DEBT FORGIVENESS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DI INDONESIA
by: ARDHITA PRAMUDYA, S.H., 0314143023
Published: (2017)

PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH GOVERNNANCE
by: , Hendra, SH, et al.
Published: (2011)

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 66 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA MADIUN
by: , Linudya Puji Rahayu, et al.
Published: (2011)

IMPLEMENTASI HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN.
by: , Aulia Adhi Khusna, et al.
Published: (2013)

ZERO HOUR RULE TERHADAP PERIKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: RISMA CAHYA YUDITA PRATAMA, 031511133134
Published: (2019)

Tinjauan pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 :: Mitra Pemilda
by: , PEMILDA, Mitra, et al.
Published: (2008)

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: INE LISTIYANI, 031214253002
Published: (2014)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Peran politisi perempuan di DPRD :: Studi peran politisi perempuan di DPRD Kabupaten Kudus periode 2004-2009
by: , DEWI, Siti Malaiha, et al.
Published: (2007)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
by: BAHWONO ERWANTORO, 030010892U
Published: (2005)

Pengawasan notaris sebelum dan sesudah keluarnya Undang-undang nomor 30 tahun 2004 di Kota Padang
by: , ASSAF, Hafez, et al.
Published: (2010)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

KAJIAN ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA KANTOR NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , Dinda Sekar Arum, et al.
Published: (2013)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

Implementasi tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boul menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
by: , ARAFAH, Abdul, et al.
Published: (2008)