Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan dampaknya terhadap kehidupan nelayan penggarap di Daerah Tingkat II Kotamadya Tegal, Jawa Tengah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan dampaknya terhadap kehidupan nelayan penggarap di Daerah Tingkat II Kotamadya Tegal, Jawa Tengah

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	, MARTOPO, , Soedarso, SH
Format:	Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1992
Subjects:	ETD
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/54155/ http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=15020
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Universitas Gadjah Mada

Similar Items

KARAKTERISTIK YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: HUSEN BASRI, S.H., 030210293 N
Published: (2005)

KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
by: DINI ANDRlANI, S.H., 030310370 N
Published: (2005)

PERAMPASAN ASET ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
by: DEWI RATNASARI RUSTAM, 031614153008
Published: (2018)

Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: Anwar Borahima
Published: (2024)

PENGARUH UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN 01 KOTAMADYA SURABAYA
by: Sri Hajati, SH
Published: (1991)

Pengaruh Undang-undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan terhadap Yayasan yang telah berdiri
by: , ANDRIYANI, Nur, et al.
Published: (2003)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA DAN NYELESAlAN- NYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1964
by: SRIHARTATI, 030015143
Published: (2003)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
by: , DINIYAH, Makiyah Nur, et al.
Published: (2006)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan
by: Surachman, Arif
Published: (2009)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

KONFLIK NORMA PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
by: Rasyida Elsaputri, 030810455 N
Published: (2010)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Penerapan ketentuan konvensi hukum laut 1982 berkaitan dengan perikanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
by: , ZORA Z., Zimtya, et al.
Published: (2005)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN
by: Roestoto Hartojo Putro, Drs., SU
Published: (2006)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
by: Cris Septiani
Published: (2020)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1991)

KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: RIZKI AGUNG FIRMANSYAH, 031511133135
Published: (2019)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kota Tarakan)
by: MAT BANDRI, 091144012
Published: (2013)

Dampak penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 terhadap Yayasan Sosial yang telah berdiri sebelumnya di Kota Yogyakarta
by: , ARINI, Ririn Frida, et al.
Published: (2003)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Politik hukum Nasional dibidang hukum yayasan ditinjau dari pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
by: , NENDRA, Bakti, et al.
Published: (2008)

KEWAJIBAN MAGANG UNTUK MENJADI NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: INE LISTIYANI, 031214253002
Published: (2014)

HAMBATAN SUBSTANSI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
by: SITI MAISYAROH, 030810130 M
Published: (2012)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

Penyelesaian Sengketa Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001
by: Agung Sujatmiko, -
Published: (2016)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Status majelis pertimbangan pajak (MPP) setelah berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1986 dikaitkan dengan Undang-undang perpajakan NAsional
by: Sri Sulastuti, SH.
Published: (1996)

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI WILAYAH LAUT DAERAH JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: RA.Rini Anggraini, 090114344
Published: (2004)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)