Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Masal Terhadap Pekerja Di Perusahaan Swasta

Pembangunan Nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui GBHN, merupakan serangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut di...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ragil Budi Pratomo
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:English
Published: 2001
Subjects:
Online Access:https://repository.unair.ac.id/135197/1/RAGIL%20BUDI%20PRATOMO%20039714603.pdf
https://repository.unair.ac.id/135197/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: English
Description
Summary:Pembangunan Nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui GBHN, merupakan serangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangi.man Lima Tahun, sedangkan pelaksanaan operasional tahunan dituangkan dalam APBN. Sehingga hal-hal yang dituangkan didalamnya senantiasa sejalan dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun REPELIT A Jika dilihat dari perkembangannya, pembangunan nasional yang telah terencana tersebut telah membawa Indonesia ke arah yang bertambah baik. Hal ini dapat dilihat dari basil pembangunan, yaitu telah tersedianya berbagai sarana dan prasarana, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan pada dasamya ditentukan oleh banyaknya komponen yang sating mendukung. Salah satunya adalah kualitas manusia Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, apabila diefektifkan, akan merupakan modal pembangunan yang sangat besar dan menguntungkan bagi usaha pembangunan disegala bidang